Beranda Rekam Jejak Sosialisasi Perda Rembug Desa di Negaraharja Waykanan

Sosialisasi Perda Rembug Desa di Negaraharja Waykanan

384
0
BERBAGI

Hari ini, Sabtu, 14 Maret 2020 saya melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik, di Desa Negaraharja, Pakuonratu, Waykanan.

Menurut saya sosialisasi Perda ini sangat penting agar masyarakat desa dan aparat hingga tingkat desa (kades, kepala pekon) paham tentang perlunya mengantisipasi konflik. Selain itu, warga desa juga diharapkan membangun kembali warisan budaya lokal yang sudah ada sejak zaman dulu kala, yakni rembug desa atau rembug pekon.

Perda ini juga penting karena Lampung termasuk daerah yang rawan konflik horizontal. Sejumlah konflik horizontal pernah terjadi di Lampung. Salah satu konflik terbesar dan memakan korban hingga ratusan orang adalah konflik di Lampung Selatan, beberapa tahun lalu.

Konflik horizontal yang tak kunjung bisa diselesaikan juga ada yang terjadi di Lampung. Misalnya, konflik horizontal yang dipicu perebutan lahan garapan di wilayah Register 45 Kabupaten Mesuji.

Potensi terjadinya konflik di masyarakat harus diantisipasi sedini mungkin dan tidak boleh dibiarkan membesar. Dengan demikian, konflik itu tidak akan membesar sehingga tidak menimbulkan kerugian baik material maupun jiwa.

Pencegahan potensi konflik dapat dilakukan melalui rembug desa jika potensi tersebut terjadi di tingkat desa. Jika konfliknya melibatkan dua kecamatan atau antar kabupaten maka rembugnya dilakukan di tingkat kecamatan dan provinsi.

Rembug desa/kecamatan/kabupaten dapat menjadi solus‎i tepat untuk meredam potensi terjadinya konflik.

Antisipasi potensi terjadinya konflik inilah yang menjadi landasan utama lahirnya Perda Provinsi Lampung Tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Lampung di masa mendatang.

Perda ini lahir karena konflik – konflik yang pernah terjadi sebelumnya dan ini yang ingin kami cegah sedini mungkin. Kita tidak ingin konflik terus terjadi di Lampung. Selain dampaknya akan luas, konflik juga membuat masyarakat tidak produktif. Perekonomian bisa terganggu.

Setiap pihak terkait wajib terlibat dalam meredam potensi konflik dan tidak boleh hanya berpangku tangan. Ada sanksi tegas bagi setiap aparat pemerintah/keamanan yang melakukan aksi pembiaran terhadap potensi terjadinya konflik.

Sanksinya diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung merujuk pada peraturan di atasnya. Contohnya, bagi ASN, ia dapat dipecat‎.

Alhamdulillah, sosialisasi Perda kali ini berlangsung lancar. Saya mengucapkan terima kasih kepada aparat desa, para undangan, dan warga masyarakat Desa Negaraharja, Pakuonratu, Waykanan.

Yozi Rizal