Beranda Sudut Pandang Insentif Direksi BPJS Rp 342,56 juta per Orang, Yozi Rizal: Ini Gila

Insentif Direksi BPJS Rp 342,56 juta per Orang, Yozi Rizal: Ini Gila

97
0
BERBAGI
Yozi Rizal

BANDAR LAMPUNG — Anggota DPRD Lampung dari Fraksi Demokrat, Yozi Rizal, menilai besarnya uang insentif jajaran direksi dan dewan pengawas Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) bukan hanya cerminan kacaunya kelembagaan pemerintah. Menurut Yozi Rizal, insentif direksi BPJS per bulan yang sangat besar ketika BPJS Kesehatan sedang dirundung defisit adalah wujud kegilaan.

Menurut Yozi Rizal, semua lembaga baik itu badan usaha ataupun badan-badan sosial lainnya perlu menjadi perhatian bagi sesiapa saja pemangku kebijakan yang dapat melakukan penataan, penertiban dalam pemberian insentif kepada jajaran direksi, komisaris, dewan pengawasnya.

“Mereka berfoya-foya dengan insentif yang luar biasa besarnya Saya kira ini sebuah bentuk ‘kegilaan’ yang nyata. Ketika dengan label wajib menjadi anggota bagi semua warga negara, dibarengi dengan ancaman sanksi terhadap yang menunggak pembayaran iurannya; mereka menaikkan iuran sampai 100 persen. Itu dilakukan di tengah kondisi perekonomian massa rakyat yang sedang sulit,” kata Yozi Rizal, kepada Teraslampung.com,Selasa petang, 21 Januari 2020.

Yozi Rizal mengatakan, bukan rahasia umum rakyat kerap dipersulit untuk mendapat pelayanan kesehatan yang di-cover oleh BPJS.

“Bukan rahasia umum juga kalau si-sakit dibatasi waktu sakitnya; misal pasien A tidak boleh lebih dari 3 hari dirawat sehingga apabila sudah 3 hari dirawat, sembuh atau tidak si pasien harus dipulangkan atau dirujuk ke tempat lain,” katanya.

“Makin hari makin berkurang jenis penyakit yang boleh dicover oleh BPJS. ini jelas melenceng dari amanah konstitusi bahwa negara bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 28 H ayat (1) UUD’45, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Selain itu, kata Yozi Rizal, hal itu juga ditegaskan pada Pasal 34 ayat (2) UUD’ 45 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Sumber: Teraslampung.com